Usai Diperiksa 8 Jam Lebih Penyidik KPK, M Sanusi Hanya Tebar Senyum

POLITIK

Usai Diperiksa 8 Jam Lebih Penyidik KPK, M Sanusi Hanya Tebar Senyum

Unknown   20.34.00

Jakarta - M Sanusi hanya diam dan menebar senyum usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ketua Komisi D DPRD DKI itu diperiksa KPK sebagai saksi untuk Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (PT APL).
Sanusi terlihat keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 19.40 WIB, di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (5/4/2016). Sanusi memilih diam dan terus berjalan menuju ke mobil tahanan.
Sanusi diperiksa sejak sekitar pukul 11.00 WIB. Dia sempat ingin mengungkap siapa saja pihak lain di DPRD DKI yang terlibat dalam kasus suap soal rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai reklamasi di Teluk Jakarta itu.
"Nanti ya setelah saya di-BAP (menjalani pemeriksaan)," kata Sanusi yang ditanya tentang keterlibatan anggota DPRD lain dalam kasusnya. Namun Sanusi tidak menjelaskan lebih lanjut maksudnya dan terus berjalan masuk.
Dalam kasus ini, sudah ada satu saksi yang dicekal terkait kasus ini yaitu Sugiyanto Kusuma alias Aguan. Bos Agung Sedayu Group itu diketahui masih berada di Indonesia.
KPK menyebut kasus suap itu tentang pembahasan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta dan tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.
M Sanusi sebelumnya ditangkap pada Kamis (31/3). Dia pun ditetapkan sebagai tersangka penerima suap sebesar Rp 2 miliar (dalam 2 termin) yang dilakukan oleh Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (PT APL) Ariesman Widjaja serta Trinanda Prihantoro selaku Personal Assistant di PT APL. Keduanya juga ditetapkan sebagai tersangka.

Dilimpahkan ke JPU, kasus suap Bank Banten di KPK masuk tahap kedua

POLITIK

Dilimpahkan ke JPU, kasus suap Bank Banten di KPK masuk tahap kedua

Unknown   17.50.00

KPK umumkan hasil OTT DPRD Banten. 
liputanberita.com - Berkas tersangka mantan Wakil Ketua DPRD Banten SM Hartono dalam kasus suap Bank Banten akan segera disidangkan. KPK sudah melimpahkan berkas dari tingkat penyidikan ke jaksa KPK. SM Hartono merupakan salah satu dari tiga tersangka dalam kasus Tindak Pidana Korupsi suap menyuap terkait pembentukan bank Banten.

Saat keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Politikus Golkar itu enggan berkomentar banyak. Dia hanya mengatakan kata 'sampun' yang dalam bahasa jawa berarti iya.

"Sampun, sampun (tahap dua)," kata Hartono singkat seraya memasuki mobil tahanan, Senin (28/3).

Seperti diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi Partai Golkar, S. M. Hartono, dan Anggota DPRD Banten dari fraksi PDI Perjuangan, Tri Satria Santosa, serta Direktur Badan Usaha Milik Daerah Banten Global Development (BGD), Ricky Tampinongkol. Penangkapan terjadi di sebuah restoran di Serpong, Banten, Selasa (1 Desember 2015).

Saat itu terjadi transaksi suap, diduga buat memuluskan pembahasan peraturan daerah Bank Pembangunan Daerah Banten, dan tertuang dalam Rancangan Anggaran Pembelanjaan Daerah Banten tahun 2016. Dari mereka, KPK menyita fulus USD 11 ribu dan Rp 60 juta.

Setelah 24 jam diperiksa, KPK menetapkan Hartono dan Tri sebagai penerima sogokan. Keduanya dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau 11 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sedangkan Ricky disangka sebagai pemberi suap. Dia diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Yusril Tak Masalah Harus 'Turun Kasta' demi Jakarta

POLITIK

Yusril Tak Masalah Harus 'Turun Kasta' demi Jakarta

Unknown   20.26.00

"Yang enggak baik itu yang kapasitasnya wali kota jadi presiden."

Jum'at, 25 Maret 2016 | 19:08 WIB

Yusril Ihza Mahendra

– Bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra, merasa tak masalah harus ‘turun kasta’ dalam perjalanan politiknya. Sebelum maju dalam Pilkada DKI Jakarta, Yusril pernah menjadi Menteri. Bahkan sempat ingin maju dalam Pilpres 2004. "Mestinya Anda terima kasih sama saya. Ada yang kapasitas nasional mau menangani daerah. Pasti dia mampu. Yang enggak mampu, kapasitasnya daerah nanganin nasional, itu yang barangkali meragukan," kata Yusril usai khotbah Jumat di Masjid Blok M Square, Jakarta, Jumat, 25 Maret 2016.
Ia melanjutkan kalau ada tokoh yang sebenarnya mampu memecahkan persoalan-persoalan secara nasional kemudian mau sukarela menangani persoalan daerah maka hal tersebut dianggap sebagai hal baik.
"Yang enggak baik itu yang kapasitasnya wali kota jadi presiden. Itu kacau bisa jadi," kata Yusril.
Sebelumnya, Yusril menyatakan akan maju dalam pilkada DKI Jakarta 2017. Menurut Yusril, peluangnya mendapatkan tiket menuju Pilkada DKI tergantung pada hasil keputusan partai politik yang telah diajaknya bicara.
Yusril menambahkan, pencalonannya kini juga sudah semakin fokus pada persoalan siapa yang akan dipasangkan dengannya untuk menjadi bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta. (ase)

Dukung atau Tolak Taksi Online?

POLITIK

Dukung atau Tolak Taksi Online?

Unknown   01.30.00

on 22 Mar 2016 at 21:30 WIB

Seorang Supir Taksi membawa spanduk saat demo di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (22/3/2016). Selain melakukan demo, supir taksi tersebut melakukan sweeping ke supir taksi yang beroperasi di dalam tol dan membakar ban.

- Ribuan pengemudi kendaraan umum terutama pengemudi taksi kembali turun ke jalan pada Selasa (22/3/2016) ini setelah pada pekan kemarin juga melakukan aksi unjuk rasa. Tuntutan yang mereka inginkan tetap sama. Pemerintah diminta untuk menindak taksi ilegal yang layanannya berbasis aplikasi seperti Uber dan Grab.

Para sopir taksi berunjuk rasa menuntut pemerintah untuk memberi tindakan tegas dengan membekukan operasional angkutan umum yang menggunakan mobil berpelat hitam. Mereka menilai operasional kendaraan itu melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai keberadaan layanan transportasi online membawa kerugian bukan hanya bagi para pengemudi taksi. Adanya layanan ini juga merugikan pengemudi moda transportasi lain seperti bus kota hingga bajaj.

"Permasalahan ini bukan hanya antar taksi saja. Ini juga masuk ke mikrolet, mungkin juga bus kecil dan bajaj," ujar Wakil Ketua Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto di Jakarta, Selasa (22/3/2016).

Dia menjelaskan, Kadin telah menerima laporan terkait keluhan dari para pengemudi ini. Sejak adanya layanan transportasi online, pendapatan supir taksi dan pengemudi moda transportasi lain menurun.

"Mereka-mereka ini merasa mereka juga kerja cari makan. Ada angkutan yang punya sendiri, ada yang punya operator atau perusahaan. Ini mereka harus kejar target. Ujung-ujungnya terbebani sopir-sopir itu. Ditambah lagi mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa," jelas dia.

Sementara dari sisi pengusaha, lanjut Carmelita, bukan keberatan dengan penggunaan aplikasi dalam layanan transportasi. Yang disayangkan pengusaha yaitu layanan tersebut bisa berkembang di Indonesia padahal tidak memiliki izin resmi dari pemerintah.

"Bukan aplikasinya, aplikasi semua orang mendukung. Kita tidak mau meredam apa yang dikerjakan dan sudah zamannya gunakan aplikasi seperti ini. Tidak mungkin dibendung. Hanya caranya bagaimana supaya terjadi persaingan yang sehat," tandas dia.

Dukung aplikasi online

Agen dari Inspektorat Lingkungan dan Transportasi negara menyita catatan administrasi dari perusahaan Uber.

Berbeda pandangan dengan para supir taksi dan juga Kadin Indonesia, pengamat transportasi Djoko Stijowarno menjelaskan, badan usaha taksi konvensional yang menaungi para sopir taksi yang berdemo tersebut perlu mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal dengan moda transportasi yang berbasis aplikasi atau online.

Caranya, taksi konvensional perlu ikut terjun dan bermain dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet dan menggunakan aplikasi yang terintegrasi dengan telepon pintar (smartphone).

"Mengingat perkembangan teknologi informasi terkini yang dapat mempermudah pengguna jasa angkutan taksi, tidak ada salahnya perlu tambahan aturan yang tidak mengikat untuk angkutan taksi agar mulai melengkapi teknologi informasi," kata Djoko.

Uber dan GrabTaxi (chrisadas.com)

Penggunaan teknologi tersebut untuk memudahkan masyarakat mengakses. Karena, saat ini masyarakat mengidamkan transportasi yang aman dan mudah. "Yang didambakan masyarakat agar selamat, aman dan nyaman adalah taksi konvensional yang beraplikasi," ungkap Djoko.

Penerapan taksi beraplikasi ‎sebaiknya bersifat fleksibel, sehingga dapat melayani penumpang dengan cara konvensional. "Namun tidak wajib, karena beberapa daerah masih dapat dioperasikan secara konvensional," tutur Djoko.

Model berpose di taxi mewah lamborghini saat peluncuran GrabCar, Jakarta, Rabu (21/10/2015). GrabCar menyediakan layanan gratis 10 supercar mewah pada 24-25 Oktober 2015 dan 31 Oktober–1 November 2015

Senada dengan Djoko, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga meminta kepada para pengelola moda transportasi untuk lebih bisa mengaplikasikan teknologi. "Teknologi tidak bisa ditantang, tinggal diatur saja bagaimana, tapi tidak bisa ditantang. Kalau teknologi kita tantang, tidak kita pakai, maka kita akan ketinggalan," kata JK.‎

JK menilai aksi demonstrasi yang dilakukan para sopir taksi ini satu hal wajar mengingat Indonesia sebagai negara demonstrasi. Namun dirinya meminta kepada pelaku usaha untuk menjadikan hal ini sebagai bentuk persaingan usaha.

Dampak Demo

Armada sopir taksi saat melakukan demo di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (22/3). Selain melakukan demo supir taxi tersebut melakukan sweeping ke sopir taksi yang beroperasi di dalam tol, dan membakar ban

Dalam demo tersebut, sejumlah sopir taksi melakukan sweeping ke sopir taksi yang masih mengangkut penumpang. Selain itu, para sopir yang berdemo tersebut juga memarkir kendaraan mereka di badan jalan. Alhasil beberapa ruas jalan macet total.

Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan, akibat demo tersebut proses pengiriman barang di dalam kota terhambat akibat kemacetan di sejumlah ruas jalan. Akibatnya, pengiriman barang dari produsen ke konsumen diperkirakan akan terlambat.

"Dampak dari demo angkutan umum terutama pada pengiriman kurir dalam kota. Dampak pada pengiriman kurir, terlambatnya pengiriman ke konsumen," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com.

Namun demikian, berdasarkan pantauan ALI, hal ini hanya terjadi di wilayah ibu kota saja. Sedangkan arus logistik di daerah-daerah yang menjadi satelit Jakarta masih terhitung lancar. "Kalau angkutan logistik di luar Jakarta belum terganggu karena sebagian besar truk lewat tol," kata dia.(Gdn/Nrm)

Relawan Sandiaga Uno Kompak Berbaju Putih, Tiru Pendukung Ahok?

POLITIK

Relawan Sandiaga Uno Kompak Berbaju Putih, Tiru Pendukung Ahok?

Unknown   22.29.00

on 22 Mar 2016 at 15:20 WIB

Relawan Sandiaga Uno kompak kenakan baju putih. (Liputan6.com/Putu Merta SP)

liputanberita.com, Jakarta - Semua kader dan simpatisan Partai Nasdem kompak mengenakan kaos putih bertuliskan TemanAhok pada Minggu 20 Maret lalu. Aksi ini dilakukan sebagai tanda dukungan partai besutan Surya Paloh itu terhadap pencalonan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Para relawan bakal calon Gubernur Sandiaga Uno pun tak mau kalah. Mereka melakukan aksi serupa, mengenakan kaus putih dalam pelantikan pengurus DPP Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia (APPSI) 2015-2020. Di acara ini, Sandiaga yang juga berbaju putih dilantik menjadi ketua umum.

Pantauan Liputan6.com di Gelanggang Olahraga Senen, Jakarta Pusat, baju putih tersebut bertuliskan 'Sandi Uno untuk DKI 1, Sukseskan Pelantikan DPP APPSI'. Di baju tersebut terdapat gambar wajah Sandiaga Uno bersama lambang Monas berwarna oranye.

Meski demikian, Sandiaga yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra membantah aksi itu disebut sebagai ajang kampanye atau menarik dukungan warga DKI Jakarta.

"(Acara) ini hanya bagian dari pelantikan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia saja," ujar Sandiaga di lokasi, Selasa (22/3/2016).

Acara pelantikan Sandiaga Uno ini dihadiri oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Ahmad Muzani, dan Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik. Prabowo merupakan Ketua Dewan Pembina APPSI yang membacakan sumpah dan melantik para pengurus APSI baru.

Kapolda Metro Jaya: 83 Sopir Taksi dan Go-Jek Diperiksa

POLITIK

Kapolda Metro Jaya: 83 Sopir Taksi dan Go-Jek Diperiksa

Unknown   22.27.00

on 22 Mar 2016 at 21:51 WIB

Ratusan pengendara Go-Jek terlibat kericuhan dengan sopir taksi di Jakarta, Selasa (22/3). Ratusan Go-Jek mendatangi para sopir taksi karena tersebar isu pemukulan terhadap beberapa pengendara Go-Jek oleh sopir taksi. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

liputanberita.com, Jakarta - Polda Metro Jaya menggiring 83 orang yang terdiri dari sopir taksi dan pengemudi ojek berbasis aplikasi online, Go-Jek.
Mereka digelandang ke Markas Polda Metro Jaya terkait bentrokan yang pecah di beberapa kawasan Ibu Kota. Kapolda Metro Jaya Irjen Moechgiyarto mengatakan, saat ini puluhan orang tersebut sedang diperiksa penyidik.

"Kita sudah amankan 83 orang dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan," ucap Moechgiyarto di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (22/3/2016) malam.
Moechgiyarto juga menerangkan dirinya telah menitahkan intelijen untuk mencari biang kerok bentrokan antara sopir taksi dan pengemudi [Go-Jek]( 2465209 "").
Sementara ini, yang relevan untuk dimintai pertanggungjawaban adalah koordinator lapangan (korlap) masing-masing kelompok massa. Karena sudah jelas terdapat pelanggaran ketertiban, maka polisi akan memproses mereka secara hukum.

"(Provokator) Itu yang justru kita cari. Nanti intelijen akan cari itu. Sementara ini yang kita liat adalah mana korlapnya. Kan kita bicara unjuk rasa bukan anarkis, kalau bicara anarkis melanggar hukum maka kita tegakkan hukum itu dengan tegas," terang Moechgiyarto.

"Proses penyelidikan jalan. Makanya 83 kita amankan itu proses penegakan hukum," dia menegaskan.

Jenderal polisi bintang 2 ini menambahkan, contoh pelanggaran hukum yang dilakukan adalah para sopir taksi menyisir taksi-taksi berpenumpang. Bahkan, mereka melakukan intimidasi dengan cara kekerasan terhadap armada taksi hingga fisik.

"Ya dari pihak taksi sendiri yang men-sweeping temannya supaya tidak beroperasi, gedor-gedor taksinya. Kemudian memaksa untuk tidak beroperasi itu kan perbuatan yang memang melanggar hukum," ujar Moechgiyarto.

Mantan Kapolda Jawa Barat ini mengatakan, jika penyidik menemukan unsur pidana dan dapat merekonstruksi kasusnya, maka 83 orang yang ditahan dapat disangkakan dan dibawa ke muka pengadilan.
"Jika konstruksi hukumnya terbangun, 2 alat bukti dipenuhi ya kita proses melalui sistem peradilan pidana," kata dia.

Untuk ke depannya, jika terjadi aksi demonstrasi tanpa koordinasi yang kooperatif dengan penegak hukum, maka polisi akan membubarkan, termasuk konvoi karena mengganggu ketertiban umum.
"Ya akan saya tindak tegas, akan saya bubarkan kalau liar begitu. (Konvoi Go-Jek) Ya otomatis, itu kan menganggu ketertiban," pungkas Moechgiyarto.