JAKARTA - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir memastikan kualitas hasil pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang di Universitas Pattimura dan Politeknik Ambon (Unpati) siap bersaing dengan SDM luar negeri.
"Kita kan di era kompetisi. Persaingan itu akan terjadi. Tapi kita yakin kualitas SDM kita di Blok Masela nantinya tidak akan kalah. Kita akan minta bantuan ITB, UGM dan universitas lain yang sesuai bidang engineering untuk bisa bantu Unpati, supaya dari pengalaman yang ada, lulusan Unpati ada kesamaan kualitas di lapangan kerjanya nantinya," ujar Nasir di Gedung D Kemristekdikti Jakarta, Selasa (5/4/2016) terkait dengan investor pengelola Blok Masela, Inpex, Nasir mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi soal SDM yang akan digunakan. Menurutnya, Blok Masela membutuhkan sekira 12.000 tenaga kerja. Masalah besaran rasio tenaga kerja asing dan lokal belum dibahas atau masih dalam perhitungan."Kalau SDM kita di sana pasti ada cara khusus untuk kita kerja sama kan. Itu pasti dilakukan dengan investor. Yang pasti, jangan sampai lulusan kita tidak berkualitas. Kalaupun jelek, ya kta tingkatkan lagi kualitasnya,"paparnya.Sebagai informasi, sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pengelolaan Blok Masela dilakukan di darat atau onshore, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) langsung mendapatkan mandat untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia asli Maluku untuk ambil bagian mengelola Blok Masela.
Kemristekdikti pun langsung menggandeng Persatuan Insinyur Indonesia (PPI) dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyampaikan program pendidikan apa saja yang tepat untuk peningkatan kualitas SDM di Blok Masela.(rai)
JAKARTA- Kementerian
Keuangan berpotensi menurunkan anggaran pendapatan dan belanja negara
dalam Rancangan APBN Perubahan 2016 yang tengah disusun.
RAPBN-P
2016 tersebut tidak memasukkan proyeksi penerimaan pajak dari rencana
tax amnesty yang diperkirakan mencapai Rp60 triliun.
Penerimaan
pajak dalam APBN 2016 ditargetkan Rp1.360,14 triliun atau sekitar 75%
dari target pendapatan negara Rp1.822,55 triliun.
Penyesuaian
postur APBN memang perlu segera dilakukan mengingat peningkatan fiscal
deficit yang berpotensi terjadi dengan atau tanpa adanya tax amnesty.
Bila
tidak direvisi, target pajak yang dipatok pemerintah tampaknya akan
sulit dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak yang akan meningkatkan
upaya penegakan hukum dan ekstensifikasi pajak orang pribadi untuk
menopang kenaikan penerimaan pajak.
“Pelebaran fiscal deficit
masih akan menjadi salah satu pemicu downside risk saat ini,” tulis HP
Analytics dalam risetnya yang diterima hari ini, Senin (28/3/2016).
Seorang
Supir Taksi membawa spanduk saat demo di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta,
Selasa (22/3/2016). Selain melakukan demo, supir taksi tersebut
melakukan sweeping ke supir taksi yang beroperasi di dalam tol dan
membakar ban.
-
Ribuan pengemudi kendaraan umum terutama pengemudi taksi kembali turun
ke jalan pada Selasa (22/3/2016) ini setelah pada pekan kemarin juga
melakukan aksi unjuk rasa. Tuntutan yang mereka inginkan tetap sama.
Pemerintah diminta untuk menindak taksi ilegal yang layanannya berbasis
aplikasi seperti Uber dan Grab.
Para sopir taksi berunjuk rasa
menuntut pemerintah untuk memberi tindakan tegas dengan membekukan
operasional angkutan umum yang menggunakan mobil berpelat hitam. Mereka
menilai operasional kendaraan itu melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Angkutan Jalan.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai keberadaan layanan transportasi online membawa
kerugian bukan hanya bagi para pengemudi taksi. Adanya layanan ini juga
merugikan pengemudi moda transportasi lain seperti bus kota hingga
bajaj.
"Permasalahan ini bukan hanya antar taksi saja. Ini juga
masuk ke mikrolet, mungkin juga bus kecil dan bajaj," ujar Wakil Ketua
Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto di Jakarta, Selasa
(22/3/2016).
Dia menjelaskan, Kadin telah menerima laporan terkait keluhan dari para pengemudi ini. Sejak adanya layanan transportasi online, pendapatan supir taksi dan pengemudi moda transportasi lain menurun.
"Mereka-mereka
ini merasa mereka juga kerja cari makan. Ada angkutan yang punya
sendiri, ada yang punya operator atau perusahaan. Ini mereka harus kejar
target. Ujung-ujungnya terbebani sopir-sopir itu. Ditambah lagi mereka
tidak bisa mendapatkan apa-apa," jelas dia.
Sementara dari sisi
pengusaha, lanjut Carmelita, bukan keberatan dengan penggunaan aplikasi
dalam layanan transportasi. Yang disayangkan pengusaha yaitu layanan
tersebut bisa berkembang di Indonesia padahal tidak memiliki izin resmi
dari pemerintah.
"Bukan aplikasinya, aplikasi semua orang
mendukung. Kita tidak mau meredam apa yang dikerjakan dan sudah zamannya
gunakan aplikasi seperti ini. Tidak mungkin dibendung. Hanya caranya
bagaimana supaya terjadi persaingan yang sehat," tandas dia.
Dukung aplikasi online
Agen dari Inspektorat Lingkungan dan Transportasi negara menyita catatan administrasi dari perusahaan Uber.
Berbeda pandangan dengan para supir taksi dan juga Kadin Indonesia,
pengamat transportasi Djoko Stijowarno menjelaskan, badan usaha taksi
konvensional yang menaungi para sopir taksi yang berdemo tersebut perlu
mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal dengan moda
transportasi yang berbasis aplikasi atau online.
Caranya,
taksi konvensional perlu ikut terjun dan bermain dengan memanfaatkan
teknologi informasi berbasis internet dan menggunakan aplikasi yang
terintegrasi dengan telepon pintar (smartphone).
"Mengingat
perkembangan teknologi informasi terkini yang dapat mempermudah
pengguna jasa angkutan taksi, tidak ada salahnya perlu tambahan aturan
yang tidak mengikat untuk angkutan taksi agar mulai melengkapi teknologi
informasi," kata Djoko.
Uber dan GrabTaxi (chrisadas.com)
Penggunaan teknologi tersebut untuk memudahkan masyarakat mengakses.
Karena, saat ini masyarakat mengidamkan transportasi yang aman dan
mudah. "Yang didambakan masyarakat agar selamat, aman dan nyaman adalah
taksi konvensional yang beraplikasi," ungkap Djoko.
Penerapan taksi beraplikasi sebaiknya bersifat fleksibel, sehingga dapat melayani penumpang dengan cara konvensional.
"Namun tidak wajib, karena beberapa daerah masih dapat dioperasikan secara konvensional," tutur Djoko.
Model
berpose di taxi mewah lamborghini saat peluncuran GrabCar, Jakarta, Rabu
(21/10/2015). GrabCar menyediakan layanan gratis 10 supercar mewah pada
24-25 Oktober 2015 dan 31 Oktober–1 November 2015
Senada dengan Djoko, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga meminta
kepada para pengelola moda transportasi untuk lebih bisa mengaplikasikan
teknologi. "Teknologi tidak bisa ditantang, tinggal diatur saja
bagaimana, tapi tidak bisa ditantang. Kalau teknologi kita tantang,
tidak kita pakai, maka kita akan ketinggalan," kata JK.
JK
menilai aksi demonstrasi yang dilakukan para sopir taksi ini satu hal
wajar mengingat Indonesia sebagai negara demonstrasi. Namun dirinya
meminta kepada pelaku usaha untuk menjadikan hal ini sebagai bentuk
persaingan usaha.
Dampak Demo
Armada
sopir taksi saat melakukan demo di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa
(22/3). Selain melakukan demo supir taxi tersebut melakukan sweeping ke
sopir taksi yang beroperasi di dalam tol, dan membakar
banDalam demo tersebut, sejumlah sopir taksi melakukan sweeping ke
sopir taksi yang masih mengangkut penumpang. Selain itu, para sopir
yang berdemo tersebut juga memarkir kendaraan mereka di badan jalan.
Alhasil beberapa ruas jalan macet total.
Ketua Asosiasi Logistik
Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan, akibat demo tersebut
proses pengiriman barang di dalam kota terhambat akibat kemacetan di
sejumlah ruas jalan. Akibatnya, pengiriman barang dari produsen ke
konsumen diperkirakan akan terlambat.
"Dampak dari demo angkutan
umum terutama pada pengiriman kurir dalam kota. Dampak pada pengiriman
kurir, terlambatnya pengiriman ke konsumen," ujarnya saat berbincang
dengan Liputan6.com.
Namun demikian, berdasarkan
pantauan ALI, hal ini hanya terjadi di wilayah ibu kota saja. Sedangkan
arus logistik di daerah-daerah yang menjadi satelit Jakarta masih
terhitung lancar. "Kalau angkutan logistik di luar Jakarta belum
terganggu karena sebagian besar truk lewat tol," kata dia.(Gdn/Nrm)
SURABAYA - Direktur Utama PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) Suparni mengaku membaiknya ekonomi nasional mendongkrak penjualan Semen Indonesia pada Januari 2016, ditambah dengan gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah.
"Penjualan selama Januari 2016 memang didominasi oleh proyek-proyek infrastruktur yang hampir mencapai 70 persen. Sedangkan 30 persen lainnya merupakan penjualan yang berasal dari retail," ucap Suparni, Jumat dalam keterangan persnya di Surabaya.
Dia mengatakan, program infrastruktur yang dicanangkan pemerintah membawa dampak positif terhadap penjualan semen dari PT Semen Indonesia di pasar domestik.
Tercatat, sepanjang Januari 2016, PT Semen Indonesia berhasil menjual 5 juta ton semen di seluruh Indonesia atau naik 4,4 persen dibanding dengan Januari 2015. "Memang selain proyek yang makin marak, kondisi perekonomian yang makin membaik juga membuat penjualan produk Semen Indonesia merangkak naik," ucapnya.
Suparni mengatakan dari total penjualan nasional, wilayah Sulawesi menjadi penyumbang terbesar dengan menguasai 60 persen "marketshare" atau pangsa pasar. Sedangkan di Kalimantan, Semen Indonesia mampu menguasai pangsa pasar di angka 54 persen dan di Sumatera, Semen Indonesia unggul dengan 48 persen.
"Untuk Pulau Jawa, meski kami unggul dengan 'marketshare' 38 persen, angka itu masih kalah oleh pulau lainnya, sebab persaingan pasar semen di Jawa sangat tinggi, yakni yang bertarung sebanyak 12 merek, sedangkan di wilayah lain hanya ada 6 atau 9 merek saja," ucapnya.
Terkait penjualan pada Februari 2016, Sekretaris PT Semen Indonesia Agung Wiharto mengaku masih lebih pada Januari 2016, dan diperkirakan menurun.
"Mengenai angka pastinya kami belum hitung. Namun, diperkirakan menurun karena intensitas hujan yang tinggi di beberapa wilayah yang membuat pembangunan juga ikut tersendat," tuturnya.
